Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya sebagai pusat pemukiman, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi yang strategis di tingkat nasional.
Dalam rangka mewujudkan visi ambisius ini, pemerintah telah mengusulkan berbagai insentif pajak, seperti fasilitas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan kepabeanan, dilansir dari kumparan.com, Jumat (9/8/24). Langkah ini dirancang untuk menarik investasi yang substansial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan yang tengah dibangun ini hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Di Ibu Kota Negara.tentunya diharapkan bisa mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Pemberian insentif pajak diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi para investor untuk berinvestasi di IKN. Insentif ini meliputi pengurangan tarif pajak, pembebasan dari pajak tertentu, dan kemudahan dalam prosedur kepabeanan. Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menarik investor domestik maupun internasional, dan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur serta berbagai proyek ekonomi di IKN.
Namun, meskipun insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik investasi, implementasi dari kebijakan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penekanan yang berlebihan pada insentif pajak tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko besar. Ada potensi penyalahgunaan insentif yang dapat merugikan negara, seperti penghindaran pajak atau manipulasi laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan insentif ini. Pemerintah harus memastikan bahwa insentif yang diberikan tidak disalahgunakan dan benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.
Sampai bulan Mei 2024, realisasi anggaran untuk proyek IKN telah mencapai Rp 5,5 triliun, dari total pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp 40 triliun. Angka ini menunjukkan adanya komitmen yang signifikan dari pemerintah dalam pembangunan IKN. Meskipun demikian, tantangan terbesar terletak pada efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan hasil jangka pendek, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penggunaan anggaran harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik, merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan IKN. Namun, efektivitas penggunaan anggaran dalam sektor infrastruktur ini harus diperhatikan dengan cermat. Setiap dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi infrastruktur tersebut. Pengawasan yang ketat dan audit yang teratur perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Di samping itu, investasi juga perlu difokuskan pada sektor non-infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Sektor-sektor ini memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di IKN. Misalnya, pembangunan fasilitas pendidikan yang berkualitas dapat mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan daya saing ekonomi. Begitu pula dengan sektor kesehatan dan pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Agar insentif pajak benar-benar efektif dalam menarik investasi, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat sementara atau memberikan manfaat yang semu. Implementasi kebijakan insentif harus disertai dengan evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. Pemerintah perlu terus memantau dampak dari kebijakan ini, menerima umpan balik dari investor, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan hasil yang diinginkan.
Secara keseluruhan, pengembangan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana. Insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam menarik investasi, namun harus disertai dengan pengawasan yang ketat, transparansi tinggi, dan penggunaan anggaran yang efektif. Dengan pendekatan yang hati-hati dan perencanaan yang matang, IKN memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, serta memenuhi ekspektasi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang strategis di tingkat nasional.
Penulis: Nur Kholik (Universitas Ahmad Dahlan)
